Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Aljufri. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang menuai perhatian Parlemen. Dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Aljufri sebagaimana keterangan resmi kepada Parlementaria, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Ia menggarisbawahi pentingnya langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.

“Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global,” ujar pria yang akrab disapa Habib Idrus itu.

Peluang yang ditawarkan BRICS untuk Indonesia, antara lain utamanya pasar dan ekonomi. Dengan BRICS yang mewakili seperempat ekonomi dunia, keanggotaan dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberikan peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank (NDB).

“Kedua, penguatan teknologi. Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti China dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” terang Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Ketiga, lanjut Habib Idrus, yakni Reformasi Global. BRICS menyediakan platform bagi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan perdagangan, ketahanan pangan, dan reformasi sistem keuangan internasional.

Namun keputusan ini, imbuhnya, juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi Barat, dapat memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Selain itu, dominasi China dan Rusia dalam aliansi ini menuntut strategi kuat agar Indonesia tetap memiliki pengaruh signifikan,” jelas Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.

Oleh karena itu, Habib Idrus menyampaikan rekomendasi strategis diantaranya, Pertama, Menjaga Diplomasi Bebas Aktif Indonesia harus memastikan bahwa keanggotaan ini tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.

“Kedua, Strategi Pemanfaatan Keanggotaan Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik,” urai Habib Idrus.

Ketiga, tandas Habib Idrus, yaitu manfaat untuk rakyat. Semua langkah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

“Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita,” tutup Legislator Muda PKS ini. (pun/rdn)